JIA INDONESIA [ JAVA INDUSTRIAL AGENCY ]: DAFTAR 21 KAWASAN INDUSTRI BARU

DAFTAR 21 KAWASAN INDUSTRI BARU

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia bakal memiliki sejumlah kawasan industri baru di luar Pulau Jawa dalam waktu dekat ini. Tahun ini master plan calon kawasan industri tersebut rampung.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, calon-calon kawasan industri baru tersebut antara lain Jawa Barat: Cilamaya/Karawang (3.100 ha) dan Majalengka (877 ha), Jawa Tengah meliputi Kendal (795,6 ha) dan Boyolali (282 ha),

Jawa Timur: Gresik (4.285 ha), Lamongan (950 ha), dan Jombang (812,2 ha), DI Yogyakarta, Kulonprogo (2.646 ha), Sumatra Utara, meliputi Sei Mangkei (2.002 ha) dan Kuala Tanjung (2.000 ha) dan Kepulauan Bangka Belitung, Bangka (765,4 ha).

Riau: Tanjung Buton (1.000 ha). Lampung: Tanggamus (2.000 ha). Sulawesi Selatan: Gowa (842,1 ha). Sulawesi Tengah:P Palu (1.500 ha), Kalimantan Selatan: Batu Licin (530 ha). Kalimantan Timur: Kariangau (1.989,5 ha). Maluku Utara: Halmahera Timur (300 ha). Papua Barat: Tangguh (2.152 ha). Sulawesi Utara: Bitung (610 ha).

Direktur Jenderal Pengembangan dan Perwilayahan Industri Kemenperin Dedi Mulyadi berharap November ini, master plan calon-calon kawasan industri tersebut bisa selesai.

Di Tanggamus, pihak pengembang sedang mengurus analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan pemerintah masih menyusun master plan-nya. “Masih dalam proses sekitar 2.000 hektare dari 3.000 hektare lahan yang tersedia,” kata Dedi.

Adapun untuk calon kawasan industri di kawasan Kuala Tanjung, proses baru sampai penyusunan master plan. “Masih dicari pengembangnya, apakah dari swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” tambahnya.

Untuk Boyolali, lahan potensial yang bisa dimanfaatkan untuk kawasan industrinya berkisar 272-300 ha. Kawasan itu difokuskan untuk industri tekstil (garmen) dan ini daerah kering akibat keterbatasan air di lokasi itu. Ada beberapa perusahaan tekstil yang membidik lokasi di kawasan tersebut. Terutama yang terkait rencana beberapa industri TPT di kawasan Jabodetabek yang ingin merelokasi pabriknya.

Sementara itu, untuk kawasan di Siak, Riau, ada lahan seluas 1.500 hektare (ha) yang berpotensi digarap. Rencana pengembangan kawasan yang dirancang untuk industri penunjang migas itu merupakan usulan dari Pemda terkait. Saat ini, Pemda Siak sudah menguasi lahan seluas 100 ha. Pengembangan industri penunjang migas tersebut mempertimbangkan keberadaan 4 perusahaan migas di lokasi itu, yakni PT Bumi Siak Pusako (BUMD), Petro Selat, CPE, dan Kundor Petroleum SA.

Dedi mengatakan calon-calon kawasan industri baru ini untuk mendorong pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa. Diharapkan ke depan, peran wilayah di luar Pulau Jawa dalam sumbangannya terhadap nilai tambah sektor industri akan terus meningkat dari 27% pada 2011 menjadi sekitar 40% pada 2025.

Pengembangan sektor industri yang tidak merata juga terlihat dari sebaran kawasan industri. Dari 74 kawasan industri yang beroperasi, 55 kawasan industri berlokasi di Pulau Jawa dengan luas sekitar 75,89% dari total luas kawasan industri di Indonesia. Dari jumlah tersebut konsentrasi terbesar di Provinsi Jawa Barat sebesar 44,07% dari total luas kawasan 28.526 ha.

Nantinya, untuk pengembangan kawasan industri di Pulau Jawa, diarahkan pada pengembangan kawasan-kawasan industri yang sudah ada, dan mendorong pembangunan kawasan industri baru yang diarahkan pada industri-industri berbasis teknologi tinggi.

Sumber: http://industri.bisnis.com/read/20130829/257/159655/ini-daftar-21-kawasan-industri-baru

Peraturan Menteri Perindustrian

10 REGULASI TERBARU

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Peraturan Menteri Perindustrian No. 15/M-IND/PER/1/2015
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Selang Kompor LPG Secara Wajib.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 14/M-IND/PER/1/2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 13/M-IND/PER/1/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/9/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin Dan Mesin Cuci Secara Wajib.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 12/M-IND/PER/1/2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/10/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 11/M-IND/PER/1/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/5/2014 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna AZO, Kadar Formaldehida Dan Kadar Logam Terektraksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 10/M-IND/PER/1/2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2012 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Melamin-Perlengkapan Makan Dan Minum Secara Wajib.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 09/M-IND/PER/1/2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/M-IND/PER/3/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 07/M-IND/PER/1/2015
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik ATI Makassar
Peraturan Menteri Perindustrian No. 06/M-IND/PER/1/2015
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik ATK Yogyakarta
Peraturan Menteri Perindustrian No. 05/M-IND/PER/1/2015
Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik ATI Padang.

Peraturan lainnya dapat dilihat pada Website Regulasi Kementerian Perindustrian (http://regulasi.kemenperin.go.id)

Pulau Jawa Penyumbang Investasi Terbesar Capai Rp263,3 T

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan, realisasi investasi di Pulau Jawa masih mendominasi sepanjang tahun 2014, jika dibandingkan raihan investasi di luar Pulau Jawa.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, dari hasil raihan realisasi investasi 2014 yang mencapai Rp463,1 triliun, dimana kontribusi Pulau Jawa mencapai Rp263,3 triliun atau setara 56,9 persen dari raihan investasi sepanjang 2014. Sedangkan sisanya diraih di luar Pulau Jawa yang mencapai Rp199,8 triliun.

"Jika dibandingkan dengan periode 2013 realisasi Pulau Jawa naik 18,7 persen, dimana realisasi investasi Pulau Jawa pada tahun lalu sebesar Rp168,3 triliun," ucap Franky ditemui dalam acara konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan IV-2014 di gedung BKPM, Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Franky mengungkapkan, realisasi investasi sepanjang 2014 yang mencapai Rp463,1 triliun itu disumbang dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp165,1 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp307 triliun.

Untuk realisasi PMDN berdasarkan lokasi proyek yang masuk dalam lima besar, daerah Jawa Timur meraih Rp38,1 triliun, Jawa Barat sebesar Rp18,7 triliun, DKI Jakarta sebesar Rp17,8 triliun, Jawa Tengah sebesar Rp13,6 triliun dan Kalimantan Timur sebesar Rp12,9 triliun.

Sementara itu, realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek yang masuk dalam lima besar, daerah Jawa Barat meraih USD6,6 miliar, DKI Jakarta meraih USD4,5 miliar, Kalimantan Timur meraih USD2,1 miliar, Banten meraih USD2 miliar dan Jawa Timur meraih sebesar USD1,8 miliar.

WID

Kawasan Industri yang Terus di Cari

Laju pertumbuhan industri properti di Indonesia yang sedikit tersendat bukan hanya dialami sektor properti hunian dan ritel saja, melainkan juga bagi properti kawasan industri.

Di sektor ini, tidak semua pengembang memiliki andil. Hanya mereka yang memiliki modal besar atau pengembang besar saja yang bermain di sektor ini. Pengembang seperti Intiland, Sinar Mas Land, atau Lippo grup merupakan beberapa contoh pengembang yang sangat ekspansif untuk properti kawasan industri.

Head of Research Savils, Anton Sitorus, mengungkapkan, pengembang menengah sebenarnya juga dapat ikut menjadi pemain sektor properti kawasan industri, namun memang dibutuhkan modal dan landbank yang besar. Sebab itu, saat ini masih ada keengganan pengembang menengah untuk bermain di sektor properti ini.

Menurut Anton, properti kawasan industri juga masih memberikan prospek yang bagus pada tahun mendatang. Namun, seperti yang dialami semua sektor industri properti, pertumbuhan kawasan industri saat ini masih melambat. Jika dibandingkan dengan dua tahun lalu, tahun ini menjadi tahun jenuh.

Permintaan untuk unit kawasan industri mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penyebabnya adalah harga yang sudah ada di ambang maksimal untuk unit kawasan industri. Artinya, harga yang ada saat ini sudah sangat sulit untuk naik lagi, kalau tidak ingin ditinggalkan konsumennya. "Tahun-tahun lalu kenaikan harga dapat mencapai 30 persen tiap tahun, saat ini angka 15 persen sudah maksimal," kata Anton.

Terlebih konsumen dari kawasan industri adalah perusahaan manufaktur yang memiliki hitungan ketat terkait pengeluaran. Kalau harga tanah yang ditawarkan terlalu mahal, perusahaan manufaktur akan lebih mencari tempat baru yang lebih murah. Pasalnya, konsumen dari kawasan industri ini masih didominasi perusahaan yang sudah ada di Indonesia dan ingin melakukan ekspansi. Seperti perusahaan otomotif, atau farmasi yang sudah ada sejak dulu di Indonesia. Untuk perusahaan baru yang akan masuk, masih akan sangat sedikit.