JIA INDONESIA [ JAVA INDUSTRIAL AGENCY ]: Upah serta Energi Indonesia Disorot Jepang

Upah serta Energi Indonesia Disorot Jepang

Upah serta Energi Indonesia Disorot Jepang. Pemerintah terus berusaha untuk dapat mendorong investasi asing agar masuk ke Indonesia. Berbagai penjajakan telah dilakukan oleh pemerintah kepada para investor dari berbagai negara, dan salah satunya adalah dengan Jepang.

Para pengusaha yang tergabung di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jepang telah melakukan penjajakan investasi pada bidang industri. Pada hari rabu kemarin,tepatnya tgl 4-2-2015 para investor khususnya dari Jepang telah menggelar pertemuan dengan Saleh Husin selaku Menteri Perindustrian Indonesia.

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Kadin Jepang Akio Mimura telah menyampaikan apresiasinya terhadap upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mengundang investor dengan cara memudahkan proses perizinan investasi. Akan tetapi, untuk mendukung iklim usaha dan juga investasi, menurut Mimura, Pemerintah Indonesia juga harus mendorong pengembangan pada infrastruktur, industri pendukung dan juga peningkatan sumber daya manusia [SDM].

Mimura menambahkan bahwa Di Jepang, kami memiliki sebuah kebiasaan untuk tidak hanya membangun industrinya saja, akan tetapi juga melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia.

Para investor Jepang juga sedang menyoroti tentang mahalnya harga energi dan juga kenaikan upah buruh di Indonesia. Menurut Mimura, Seharusnya kenaikan upah buruh harus diimbangi atau dibarengi dengan peningkatan produktivitas SDM. Menurutnya Apabila SDM tidak ditingkatkan, maka tentunya daya saing akan menurun dan hal tersebut dapat mengganggu perkembangan bisnis.

Menanggapi hal tersebut, Saleh Husin selaku menteri perindustrian mengatakan ke depannya mekanisme penetapan kenaikan upah buruh akan dilakukan dalam 5 tahun sekali. Menurutnya Instrumen perhitungannya saat ini sedang dibahas dengan Kementerian Tenaga Kerja. Hal itu tentu saja, kita ingin investasi tumbuh dan juga pengusaha juga ingin punya rencana yang stabil.

Dalam hal meningkatkan produktivitas SDM, Pihak Kementerian Perindustrian akan mengembangkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI). Menurut Saleh, dengan adanya SKKNI, kenaikan upah pekerja dapat dijalankan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja.

Harjanto selaku Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan, untuk bisa menggerakkan industri dan juga mengundang investasi, yang dibutuhkan bukan hanya soal ketersediaan energi yang mencukupi, akan tetapi harganya juga harus affordable. Kemenperin, ungkapnya, akan membuat sebuah skenario tentang perhitungan harga energi yang dapat diterima oleh pelaku usaha dan juga investor.

Menurut Harjanto Skema penghitungan energi ini sama seperti halnya pengajuan tax holiday dan juga tax allowance. Sepanjang kuartal pertama hingga ketiga tahun 2014, investasi Jepang di Indonesia tercatat dengan nilai 2,04 miliar dolar AS.

Sumber : Kemenperin.go.id

Sumber: http://news.ralali.com/upah-serta-energi-indonesia-disorot-jepang/

Peraturan Menteri Perindustrian

10 REGULASI TERBARU

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Peraturan Menteri Perindustrian No. 15/M-IND/PER/1/2015
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Selang Kompor LPG Secara Wajib.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 14/M-IND/PER/1/2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 13/M-IND/PER/1/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/9/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin Dan Mesin Cuci Secara Wajib.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 12/M-IND/PER/1/2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/10/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 11/M-IND/PER/1/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/5/2014 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna AZO, Kadar Formaldehida Dan Kadar Logam Terektraksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 10/M-IND/PER/1/2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2012 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Melamin-Perlengkapan Makan Dan Minum Secara Wajib.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 09/M-IND/PER/1/2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/M-IND/PER/3/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 07/M-IND/PER/1/2015
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik ATI Makassar
Peraturan Menteri Perindustrian No. 06/M-IND/PER/1/2015
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik ATK Yogyakarta
Peraturan Menteri Perindustrian No. 05/M-IND/PER/1/2015
Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik ATI Padang.

Peraturan lainnya dapat dilihat pada Website Regulasi Kementerian Perindustrian (http://regulasi.kemenperin.go.id)

Pulau Jawa Penyumbang Investasi Terbesar Capai Rp263,3 T

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan, realisasi investasi di Pulau Jawa masih mendominasi sepanjang tahun 2014, jika dibandingkan raihan investasi di luar Pulau Jawa.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, dari hasil raihan realisasi investasi 2014 yang mencapai Rp463,1 triliun, dimana kontribusi Pulau Jawa mencapai Rp263,3 triliun atau setara 56,9 persen dari raihan investasi sepanjang 2014. Sedangkan sisanya diraih di luar Pulau Jawa yang mencapai Rp199,8 triliun.

"Jika dibandingkan dengan periode 2013 realisasi Pulau Jawa naik 18,7 persen, dimana realisasi investasi Pulau Jawa pada tahun lalu sebesar Rp168,3 triliun," ucap Franky ditemui dalam acara konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan IV-2014 di gedung BKPM, Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Franky mengungkapkan, realisasi investasi sepanjang 2014 yang mencapai Rp463,1 triliun itu disumbang dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp165,1 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp307 triliun.

Untuk realisasi PMDN berdasarkan lokasi proyek yang masuk dalam lima besar, daerah Jawa Timur meraih Rp38,1 triliun, Jawa Barat sebesar Rp18,7 triliun, DKI Jakarta sebesar Rp17,8 triliun, Jawa Tengah sebesar Rp13,6 triliun dan Kalimantan Timur sebesar Rp12,9 triliun.

Sementara itu, realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek yang masuk dalam lima besar, daerah Jawa Barat meraih USD6,6 miliar, DKI Jakarta meraih USD4,5 miliar, Kalimantan Timur meraih USD2,1 miliar, Banten meraih USD2 miliar dan Jawa Timur meraih sebesar USD1,8 miliar.

WID

Kawasan Industri yang Terus di Cari

Laju pertumbuhan industri properti di Indonesia yang sedikit tersendat bukan hanya dialami sektor properti hunian dan ritel saja, melainkan juga bagi properti kawasan industri.

Di sektor ini, tidak semua pengembang memiliki andil. Hanya mereka yang memiliki modal besar atau pengembang besar saja yang bermain di sektor ini. Pengembang seperti Intiland, Sinar Mas Land, atau Lippo grup merupakan beberapa contoh pengembang yang sangat ekspansif untuk properti kawasan industri.

Head of Research Savils, Anton Sitorus, mengungkapkan, pengembang menengah sebenarnya juga dapat ikut menjadi pemain sektor properti kawasan industri, namun memang dibutuhkan modal dan landbank yang besar. Sebab itu, saat ini masih ada keengganan pengembang menengah untuk bermain di sektor properti ini.

Menurut Anton, properti kawasan industri juga masih memberikan prospek yang bagus pada tahun mendatang. Namun, seperti yang dialami semua sektor industri properti, pertumbuhan kawasan industri saat ini masih melambat. Jika dibandingkan dengan dua tahun lalu, tahun ini menjadi tahun jenuh.

Permintaan untuk unit kawasan industri mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penyebabnya adalah harga yang sudah ada di ambang maksimal untuk unit kawasan industri. Artinya, harga yang ada saat ini sudah sangat sulit untuk naik lagi, kalau tidak ingin ditinggalkan konsumennya. "Tahun-tahun lalu kenaikan harga dapat mencapai 30 persen tiap tahun, saat ini angka 15 persen sudah maksimal," kata Anton.

Terlebih konsumen dari kawasan industri adalah perusahaan manufaktur yang memiliki hitungan ketat terkait pengeluaran. Kalau harga tanah yang ditawarkan terlalu mahal, perusahaan manufaktur akan lebih mencari tempat baru yang lebih murah. Pasalnya, konsumen dari kawasan industri ini masih didominasi perusahaan yang sudah ada di Indonesia dan ingin melakukan ekspansi. Seperti perusahaan otomotif, atau farmasi yang sudah ada sejak dulu di Indonesia. Untuk perusahaan baru yang akan masuk, masih akan sangat sedikit.