JIA INDONESIA [ JAVA INDUSTRIAL AGENCY ]: Indonesia dan Jepang sepakat perbaiki kawasan industri

Indonesia dan Jepang sepakat perbaiki kawasan industri

Oleh Irma Yani - Rabu, 24 November 2010 | 13:36 WIB

JAKARTA. Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat melakukan pembangunan kawasan perkotaan atau Metropolitan Priority Area (MPA). Rencananya, proyek itu akan mulai berjalan pada 2013 mendatang.

Proses pembangunan mulai dilakukan dengan studi kelayakan di kawasan Jakarta dan sekitarnya. "Yang menjadi pilot project adalah kawasan industri Pulogadung di Jakarta Timur dan Cikarang karena di sana banyak pabrik-pabrik perusahaan dari Jepang," kata Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Dedy Priatna, Rabu (25/11).

Dedi menjelaskan, pemerintah Jepang ingin ada perbaikan infrastruktur di kawasan industri tersebut. Diantaranya perluasan Pelabuhan Tanjung Priok atau membuat pelabuhan baru, perluasan Bandara Soekarno-Hatta, serta mempercepat realisasi mass rapid transport (MRT) dari selatan menuju utara, sepanjang Lebak Bulus menuju Kota serta jalur Cikarang menuju Balaraja yang menghubungkan timur dengan barat.

"Mereka sangat tertarik untuk menggarap MRT, tapi sejauh ini belum ada komitmen apapun sebelum adanya penandatanganan Memorandum of Cooperation (MOU)," tandasnya.

Asal tahu saja, konsep pembangunan MPA adalah menghubungkan antara pusat produksi dengan pasar. Dalam hal ini, Dedy mengatakan, Jepang ingin menghubungkan pusat barang-barang produksi mereka yang ada di Indonesia dengan pasar baik dalam negeri maupun ke internasional. Misalnya, pembangunan jalan, pelabuhan, listrik, sanitasi, bahkan hingga lapangan udara.

Pembangunan proyek MPA akan menelan dana yang cukup besar. "Hibah dari Jepang untuk masterplan sekitar US$ 3 juta sampai US$ 5 juta. Sedangkan untuk studi kelayakan diprediksi sekitar US$ 5 juta," ucapnya Dedy.

Ia mengatakan, Jepang juga telah menyiapkan hibah sebesar US$ 10 juta untuk persiapan kerjasama ini. Selain itu, Jepang juga telah menyatakan kesiapannya menyediakan anggaran sebesar US$ 52,9 miliar untuk pembangunan satu dari enam koridor ekonomi.

Sumber: http://nasional.kontan.co.id/news/indonesia-dan-jepang-sepakat-perbaiki-kawasan-industri-1/2010/11/24

Peraturan Menteri Perindustrian

10 REGULASI TERBARU

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Peraturan Menteri Perindustrian No. 15/M-IND/PER/1/2015
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Selang Kompor LPG Secara Wajib.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 14/M-IND/PER/1/2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 13/M-IND/PER/1/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/9/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin Dan Mesin Cuci Secara Wajib.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 12/M-IND/PER/1/2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/10/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 11/M-IND/PER/1/2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/5/2014 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna AZO, Kadar Formaldehida Dan Kadar Logam Terektraksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 10/M-IND/PER/1/2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2012 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Melamin-Perlengkapan Makan Dan Minum Secara Wajib.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 09/M-IND/PER/1/2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/M-IND/PER/3/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 07/M-IND/PER/1/2015
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik ATI Makassar
Peraturan Menteri Perindustrian No. 06/M-IND/PER/1/2015
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik ATK Yogyakarta
Peraturan Menteri Perindustrian No. 05/M-IND/PER/1/2015
Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik ATI Padang.

Peraturan lainnya dapat dilihat pada Website Regulasi Kementerian Perindustrian (http://regulasi.kemenperin.go.id)

Pulau Jawa Penyumbang Investasi Terbesar Capai Rp263,3 T

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan, realisasi investasi di Pulau Jawa masih mendominasi sepanjang tahun 2014, jika dibandingkan raihan investasi di luar Pulau Jawa.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, dari hasil raihan realisasi investasi 2014 yang mencapai Rp463,1 triliun, dimana kontribusi Pulau Jawa mencapai Rp263,3 triliun atau setara 56,9 persen dari raihan investasi sepanjang 2014. Sedangkan sisanya diraih di luar Pulau Jawa yang mencapai Rp199,8 triliun.

"Jika dibandingkan dengan periode 2013 realisasi Pulau Jawa naik 18,7 persen, dimana realisasi investasi Pulau Jawa pada tahun lalu sebesar Rp168,3 triliun," ucap Franky ditemui dalam acara konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan IV-2014 di gedung BKPM, Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Franky mengungkapkan, realisasi investasi sepanjang 2014 yang mencapai Rp463,1 triliun itu disumbang dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp165,1 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp307 triliun.

Untuk realisasi PMDN berdasarkan lokasi proyek yang masuk dalam lima besar, daerah Jawa Timur meraih Rp38,1 triliun, Jawa Barat sebesar Rp18,7 triliun, DKI Jakarta sebesar Rp17,8 triliun, Jawa Tengah sebesar Rp13,6 triliun dan Kalimantan Timur sebesar Rp12,9 triliun.

Sementara itu, realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek yang masuk dalam lima besar, daerah Jawa Barat meraih USD6,6 miliar, DKI Jakarta meraih USD4,5 miliar, Kalimantan Timur meraih USD2,1 miliar, Banten meraih USD2 miliar dan Jawa Timur meraih sebesar USD1,8 miliar.

WID

Kawasan Industri yang Terus di Cari

Laju pertumbuhan industri properti di Indonesia yang sedikit tersendat bukan hanya dialami sektor properti hunian dan ritel saja, melainkan juga bagi properti kawasan industri.

Di sektor ini, tidak semua pengembang memiliki andil. Hanya mereka yang memiliki modal besar atau pengembang besar saja yang bermain di sektor ini. Pengembang seperti Intiland, Sinar Mas Land, atau Lippo grup merupakan beberapa contoh pengembang yang sangat ekspansif untuk properti kawasan industri.

Head of Research Savils, Anton Sitorus, mengungkapkan, pengembang menengah sebenarnya juga dapat ikut menjadi pemain sektor properti kawasan industri, namun memang dibutuhkan modal dan landbank yang besar. Sebab itu, saat ini masih ada keengganan pengembang menengah untuk bermain di sektor properti ini.

Menurut Anton, properti kawasan industri juga masih memberikan prospek yang bagus pada tahun mendatang. Namun, seperti yang dialami semua sektor industri properti, pertumbuhan kawasan industri saat ini masih melambat. Jika dibandingkan dengan dua tahun lalu, tahun ini menjadi tahun jenuh.

Permintaan untuk unit kawasan industri mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penyebabnya adalah harga yang sudah ada di ambang maksimal untuk unit kawasan industri. Artinya, harga yang ada saat ini sudah sangat sulit untuk naik lagi, kalau tidak ingin ditinggalkan konsumennya. "Tahun-tahun lalu kenaikan harga dapat mencapai 30 persen tiap tahun, saat ini angka 15 persen sudah maksimal," kata Anton.

Terlebih konsumen dari kawasan industri adalah perusahaan manufaktur yang memiliki hitungan ketat terkait pengeluaran. Kalau harga tanah yang ditawarkan terlalu mahal, perusahaan manufaktur akan lebih mencari tempat baru yang lebih murah. Pasalnya, konsumen dari kawasan industri ini masih didominasi perusahaan yang sudah ada di Indonesia dan ingin melakukan ekspansi. Seperti perusahaan otomotif, atau farmasi yang sudah ada sejak dulu di Indonesia. Untuk perusahaan baru yang akan masuk, masih akan sangat sedikit.