Target penggunaan kawasan industri mencapai 1.000 ha hingga akhir 2011
                     Oleh  Dani Prasetya -
                  Senin, 31 Oktober 2011 | 13:46 WIB 
JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan penggunaan 
kawasan industri mencapai 1.000 hektare (ha) hingga akhir tahun. Hingga 
September 2011 kawasan industri utama di Karawang, Tangerang, 
Purwakarta, Bekasi, dan Serang telah mencatatkan 900 ha.
"Akibat 
kebutuhan masyarakat yang meningkat membuat perusahaan berniat menambah 
kapasitas produksi dan juga investasi," ujar Dirjen Pengembangan 
Pewilayahan Industri Kementerian Perindustrian Dedi Mulyadi, Senin 
(31/10).
Perkembangan pesat kawasan industri dimulai sejak 2007. 
Saat itu kawasan industri hanya tercatat sekitar 100 ha. Angka itu lalu 
meningkat menjadi 200 ha pada 2009. Setahun kemudian banyaknya investasi
 baru mendongkrak penggunaan kawasan industri menjadi 500 ha.
Sektor
 otomotif berkontribusi sebesar 48% dari total kawasan industri. 
Industri makanan dan minuman, tekstil, petrokimia, dan telekomunikasi 
menjadi sektor penyumbang peningkatan kawasan industri lainnya.
Sayangnya,
 dia masih belum dapat mematok target pada 2012. Dedi hanya memastikan 
industri logam dasar akan berkembang di luar Pulau Jawa, sedangkan 
kawasan industri di Pulau Jawa akan menjadi pusat industri berteknologi 
tinggi yang tidak butuh banyak air. 
Dirjen Industri Unggulan 
Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi, 
pernah menyebutkan, Pulau Jawa masih menjadi andalan pengembangan 
industri utama.
Untuk industri telematika, Indonesia masih 
mengandalkan Jakarta, Bandung, dan Surabaya sebagai lokasi utama. 
Sementara sektor perkapalan, Lamongan dan Surabaya menjadi sentra 
pengembangan industri utama. Lalu, sektor tekstil akan terpusat di 
Majalengka, sedangkan pertahanan pada wilayah Jakarta, Bandung, dan 
Surabaya.
Hanya saja, pengembangan kawasan industri di luar 
Karawang, Bekasi, dan Serang masih terkendala beberapa masalah seperti 
permasalahan infrastruktur, regulasi perpajakan dan ketersediaan energi.